Saat Seluruh Rakyat Senang Kemerdekaan Diproklamasikan Soekarno-Hatta, Tan Malaka Hanya Apatis

Ferry Hidayat

Senior Research Kolektif Wakaf Nalar (KWN)

Walaupun Tan Malaka dalam kondisi persembunyian takut ditangkap kolonialis Jepang saat Indonesia dijajah Jepang, tapi ia mengetahui jalannya rapat BPUPKI, “Piagam Jakarta”, dan PPKI dari tempat persembunyiannya melalui kontaknya dengan Subardjo, teman seideologisnya Tan Malaka. Bahkan, sejak awal tahun 1945, Subardjo telah berkali-kali menemui Tan Malaka, sambil menginformasikan kondisi politik termutakhir.

 Di tanggal 14 Agustus 1945—tiga hari sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI—Tan Malaka tampak bertemu dengan Sukarni, teman seideologisnya juga.

Sebulan setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya di awal September 1945, Tan Malaka bertemu dengan Presiden Soekarno, yang menginfokan kondisi Indonesia dari sebelum Proklamasi hingga Proklamasi, termasuk menginfokan keputusan PPKI tentang rumusan UUD ’45. Tulis Tan Malaka:

… pada permulaan September 1945 itulah Ir. Soekarno dan saya berkenalan nama dengan nama. Muka dengan muka seperti yang sudah saya ceritakan di lain tempat, sudah bertemu di Bayah satu tahun sebelumnya ketika saya menghidangkan minum kepada Gitjo Soekarno. Meskipun saya di Bajah itu belum puas dengan jawaban Soekarno atas pertanyaan saya (Husein) tentang kemerdekaan Indonesia dan amat kecewa dengan PUTERA dan HOKOKAI yang berturut-turut dibangunkan dan dibubarkan, kecewa dengan Panitia Penyelidik dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada Soekarno saya masih memusatkan perhatian. Di masa Jepang berapa kali saya berniat melangkahkan kaki ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur No.56, tetapi terhambat karena adanya Jepang itu! Saya yakin akan diterima oleh Ir.Soekarno, tetapi sebaliknya yakin pula tidak akan lepas dari cengkraman kenpei Jepang.” (Tan Malaka, Dari Ir. Soekarno Sampai Ke Presiden Soekarno, 1948, hh. 7-8). 

Itu berarti bahwa Tan Malaka mengetahui Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Soekarno-Hatta, mengetahui “Piagam Jakarta” dan mengetahui pula keputusan rapat PPKI tentang UUD ’45 pada tanggal 18 Agustus 1945, yang di dalam UUD ’45 tersebut tercantum dasar negara RI, yakni: “ke-Tuhanan Jang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratanperwakilan serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.”

Akan tetapi, sungguhpun Tan Malaka mengetahui adanya Proklamasi RI, adanya “Piagam Jakarta” dan adanya UUD ’45 hasil keputusan PPKI, nampak bahwa Tan Malaka tidak menggubris dan memperdulikan UUD RI tersebut (terutama rumusan dasar negara RI, yakni Pancasila): ia tetap saja seorang komunis yang konsisten dengan ajaran-ajaran komunisme yang ia pegang teguh sejak ia di Belanda tahun 1910-an. Analisa terhadap isi empat karyanya yang berjudul Manifesto Jakarta, Politik, Rencana Ekonomi Berjuang, dan Muslihat menunjukkan bahwa Tan Malaka masih memegang teguh ajaran MADILOG-nya (Materialisme, Dialektika, dan Logika Komunis); masih memegang teguh ajaran soviet dan kediktatoran proletariat; dan masih memegang teguh ajaran komunisme.

Dalam karyanya berjudul Manifesto Jakarta (7 September 1945), Tan Malaka masih memegang teguh ajaran kediktatoran proletariat; Tan Malaka menyebutnya dengan “Diktator Murba”, sebagai berikut:

… Perkara yang terpenting untuk mempertahankan Republik Indonesia di hari depan: … 

Persatuan yang teguh tegap diantara semua golongan rakyat. Persatuan itu harus tahan uji terhadap serangan dari dalam maupun dari luar negara. Persatuan itu bisa diselenggarakan oleh satu Partai saja, apalagi dimasa Pancaroba yang istimewa, Pemerintah negara yang berdasarkan satu Partai itu lebih cepat mengambil tindakan yang perlu ataupun mengadakan koreksi (pembetulan) yang amat perlu. Persatuan rakyat itu juga bisa diselenggarakan oleh gabungan lebih dari satu Partai asal jangan terlalu banyak. Tetapi penggabungan Partai lebih berdasarkan Kerakyatan, lebih sukar pula dikendalikan karena berlainan aliran didalamnya. Memang dimasa Pancaroba yang maha hebat “Diktator Murba”-lah system yang sebaik-baiknya, tetapi harus diambil tindakan supaya Diktator satu Partai terhadap rakyat Murba jangan beralih menjadi Diktator seorang atas Partai. Didalam Partai, diantara anggota dengan anggota mestinya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengadakan “Kata Mufakat” yang berdasarkan Kemerdekaan untuk berpikir dan mengusulkan serta disiplin dalam hal mengambil suatu keputusan dan menjalankan keputusan itu.

Dalam karya itu pula, Tan Malaka menganjurkan agar kaum proletar tetap menggunakan dasar Materialisme, Dialektika, dan Logika Komunis (MADILOG) untuk memahami realitas pasca-kemerdekaan RI; bukannya dasar Pancasila. Kata Tan Malaka:

Buat mengertikan watak dan sifatnya tiap-tiap tingkat yang harus dilalui oleh Murba itu perlu diketahui Hasrat, Idaman kemauan dan Impian tiap-tiap golongan Murba itu. Murba tani berlainan hasrat dan kemauan dengan pedagang dan juru tulis kantor. Dalam kaum Pekerja sendiri ada pula bermacam hasrat, paham dan kemauan menurut bagian pekerjaan, didikan dan suasana hidup masing-masing. Begitu pula dalam golongan Tani dan Pedagang, semua itu bisa diketahui dengan memakai cara berpikir yang berdasarkan Materialisme Dialektika Logika (Lihat Kitab “Madilog” oleh Tan Malaka, Tahun 1942).

Dalam karyanya berjudul Politik (24 Nopember 1945), Tan Malaka juga masih memegang teguh ajaran dialektika dan pertentangan kelas antara kapitalis dan proletar. Menggunakan dialog imajiner antara seorang buruh tani (disebut Tan Malaka dengan ‘Si Pacul’), seorang buruh pabrik (disebut ‘Si Godam’), seorang tuan tanah (disebut ‘Si Toke’), seorang feodal keturunan raja (disebut ‘Si Denmas’), dan seorang intelektual borjuis (disebut ‘Mr. Apal’), Tan Malaka menjelaskan:

SI PACUL: Jadi sekarang terang kedudukan kekuasaan dalam negara kapitalis itu buat saya, Dam. Kaum kapitalis yang mempunyai benteng lahir pada golongan bankir, mempunyai tukang sulap yang tidak kelihatan pula dalam administrasi, berupa birokrat. Kalau wakil borjuis kalah dalam parlemen ia minta bantuan pada tukang sulapnya, ialah sang birokrat dalam administrasi. Kalau di sini ia kalah pula, ia baru minta bantuan pada polisi, yustisi, dan tentara. Mereka opsir tinggi dari polisi, yustisi, dan tentara itu tentulah anak kaum mampu, yakni kaum borjuis, maka tentulah pula polisi, yustisi, dan tentara–semua badan pembela keamanan negara itu—pembela negara kapitalis. Tegasnya dalam pertentangan Kapitalis-Proletar tentulah polisi, yustisi, dan tentara itu membantu kapitalis dan membasmi proletar. 

Menggunakan dialog imajiner antara Si Pacul, Si Godam, Si Toke, Si Denmas dan Mr. Apal lagi, Tan Malaka menjelaskan negeri idamannya, yakni negeri bersistem soviet seperti Rusia. Tulis Tan Malaka dalam karyanya, Rencana Ekonomi Berjuang (28 Nopember 1945):

DENMAS: Sudah sampai kita sekarang ke Rencana Ekonomi berdasarkan Sosialisme.

MR. APAL: Seperti biasa tentulah lebih dahulu kita mesti selidiki dalam suasana bagaimana Rencana Sosialis itu dijalankan. Pada suasana itulah tergantungnya KEKUASAAN dan CARA menjalankan rencana itu.

SI PACUL: Suasana itu tentulah berhubungan dengan keadaan ekonomi dan politik, bukan?

MR. APAL: Benar keadaan sosial dan lain-lain tentulah terbawa oleh keadaan ekonomi dan politik itu pula. Di Inggris sekarang keadaan politik-ekonomi itu berlainan daripada di Rusia tahun 1927, ketika Pemerintah Soviet hendak menjalankan rencana ekonomi itu. Inggris mempunyai Parlemen yang tertua di dunia. Sedangkan Soviet Rusia tahun 1927 itu belum mengenal pemerintahan secara parlementer itu. Baru saja 10 tahun Rusia lepas dari pemerintah Tsar yang sewenang-wenang itu. Inggris mempunyai kelas tengah yang sadar dan akan menghalang-halangi suatu tindakan sosialis. Rusia tak mempunyai kelas tengah yang kuat seperti di Inggris itu. Inggris mempunyai Industri Berat dan Mesin-Induk, yakni mesin pembikin mesin yang sempurna buat abad ke 20 ini. Rusia tahun 1927 mesti mulai mengadakan Industri Berat dan Mesin Induk itu.

SI PACUL: Ringkasnya Inggris sekarang mempunyai Parlemen, Rusia tahun 1927 tak mengenal Parlemen. Inggris sekarang punya kelastengah, ialah kontra-revolusioner tersembunyi. Rusia tidak atau sedikit mempunyai, kalau dibandingkan dengan Inggris. Inggris punya Mesin-Induk yang sempurna, Rusia tahun 1927 sama sekali tidak.

SI TOKE: Ya, kalau begitu Inggris tak bisa menyusun Rencana Ekonomi itu secara langsung, terpusat dan menjalankan rencana itu dengan cepat, yakni kalau kaum borjuis Inggris yang insaf dan kuat itu mengizinkan rencana sosialistis itu. Rusia (1927) bisa menyusun dan menjalankan rencana itu dengan tersusun, terpusat pada satu kekuasaan, ialah kekuasaan Proletar.

MR. APAL: Inggris mesti membagi-bagi kekuasaan itu di antara borjuis-ningrat atau ningrat-borjuis dengan kaum-tengah dan kaum-buruh. Jadi di sana “seandainya” Rencana itu disetujui rakyat, maka Parlemen mesti mempunyai sebagian kekuasaan. Kementerian sebagian pula, Pakbon sebagian lagi. Serikattani, para-pembeli (konsumen) dan serikat kapitalis tak pula boleh ketinggalan. Maklumlah di negara demokratis itu semua golongan dan sekalian yang berkepentingan tak boleh dilampaui. Semuanya mesti dirembukkan lebih dahulu dan dimufakati lebih dahulu. Di Soviet Rusia tahun 1927 kaum modal dan ningrat itu sudah lenyap sama sekali. Kaum-tengah, ahli dalam mengomong dan mengkritik itu sudah tak ada pula kekuasaannya. Partai Komunis yang memeluk semua kekuasaan dan kekayaan negara dengan lekas dan secara praktis bisa menyusun rencana sosialistis, menjalankan dengan cepat dan mengawasi serta memperbaiki jalannya itu menurut kepentingan satu kelas saja, ialah kelas pekerja.

Dalam karyanya berjudul Muslihat yang ditulis tanggal 2 Desember 1945, Tan Malaka kembali menegaskan prinsipnya mengenai kediktatoran proletariat. Tulis Tan Malaka, seraya menggunakan dialog imajiner antara Si Pacul, Si Godam, Si Toke, Si Denmas dan Mr. Apal lagi:

SI PACUL: Toke, sekarang buat engkau! Bukankah ada di antara golongan tengah yang tak akan cocok dengan diktator proletar? Artinya itu kalau perlu kaum proletar mesin dan tanah sementara tempo mengadakan pemerintahan berdasarkan “kediktatoran” dari kelas proletar mesin dan tanah. Saya bilang kalau perlu.

SI TOKE: Kalau buat saya Cul, apa saja pemerintahan kuterima. Asal cocok dengan kemauan golongan rakyat yang bertambah dalam negeri dan bisa membawa kita ke arah Merdeka 100% dan Indonesia Merdeka berIndustri Berat Nasional.  

SI PACUL: Percaya aku akan perkataanmu, Kek! Tetapi tak semua golongan kaum tengah berpaham seperti kau. Mungkin banyak yang tak setuju dengan pahammu itu.

SI TOKE: M u n g k i n !”

Dari empat karya yang ditulis Tan Malaka pasca-proklamasi RI dan pasca perumusan Pancasila dan UUD ’45 dapatlah disimpulkan bahwa Tan Malaka mengangkangi Proklamasi dan Pancasila, mementahkan UUD ’45 dan Piagam Jakarta.

Apakah Tan Malaka menerima Pancasila dan UUD ’45 di tahun 1946—setahun setelah Proklamasi? Sama sekali tidak. Beliau tetap bersikukuh memegang doktrin Marxist mengenai pertentangan kelas atau dialektika dan kediktatoran proletar. Dalam karyanya berjudul Thesis (1946), Tan Malaka menjelaskan pertentangan kelas antara kaum borjuis dan proletar, sebagai berikut:

… pembagian hasil di antara kaum kapitalis dan kaum buruh, yang berupa untung dll. (termasuk bunga uang gaji dan pensiun) buat kaum borjuis serta upah buat kaum proletar, haruslah semakin lama semakin mendekati sama rata dengan tidak melalui jalan revolusi. Tetapi kesulitan penyelesaian itu dengan damai amat susah sekali diperoleh, kalau tidak mustahil. Karena memperbesar upah buat kelas-buruh berarti memperkecil untung buat kaum borjuis. Kalau untungnya kecil, maka bunga uang buat meminjam modal itu sendirinya naik. Sendirinya pula harga barang pemakaian sehari-hari naik. Sendirinya pula, akhirnya, upah yang diperbesar tadi dibatalkan oleh harga-harga keperluan buruh sehari-hari naik itu. Kenaikan upah itu tak berguna. Kaum buruh perlu berusaha kembali menaikan upahnya dengan jalan pemogokan. Lain pula kalau upah buruh amat tinggi, maka kaum borjuis mencoba mendapatkan dan memakai mesin baru yang lebih cepat dan kuat (mekanisasi). Dengan begini maka terpaksa pula sebagian kaum buruh dilepas, sebab mesin baru yang cepat-kuat tadi membutuhkan sedikit orang saja. Dengan begitu maka timbullah pula pengganguran. Semua percobaan buat menaikkan upah dengan jalan pemogokan dari pihak kaum pekerja dan jalan mengurangi banyak pekerja (pengangguran) dengan jalan mekanisasi dari pihak kaum kapitalis ialah bunga api yang sewaktu-waktu bisa membakar minyak tanah revolusi dalam masyarakat kapitalisme.

Dalam karya itu pula, Tan Malaka menjelaskan tahap-tahap yang harus dilalui partai komunis untuk menuju masyarakat komunis:

Apakah motive-force, kodrat penggeraknya sesuatu partai komunis? Hasrat sesuatu Partai Komunis, ialah mengubah masyarakat yang berdasarkan produksi kapitalis, ialah penghasilan dengan cara memeras (exploitation) tenaga buruh, untuk, dua tiga lusin kapitalis, melalui jalan MassaAksi-Teratur, menjadi masyarakat sosialis, pada tingkat permulaan, yakni mengadakan hasil secara rasional (terkendali) buat seluruhnya masyarakat yang kerja menuju ke masyarakat komunis. Di dunia sosialis isepan (exploitation) itu dilenyapkan. Di dunia Komunis, maka Staat, Negara sebagai alat penindas kaum buruh lenyaplah pula.

… PARI semenjak hampir 20 tahun, berfilsafat Marxisme, yang dengan siasat Leninisme, menuju ke arah revolusi nasional, revolusi sosial, ke masyarakat sosialis, sampai ke masyarakat komunis di seluruh dunia.”

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Tan Malaka, lagi-lagi mengangkangi Pancasila dan mementahkan Pancasila. Setelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara RI di tahun 1945 hingga ia mendirikan Partai MURBA di tahun 1948, Tan Malaka tetap memegang teguh ajaran-ajaran komunismenya. Apabila Tan Malaka ingin dikategorikan ke dalam tokoh nasionalis Indonesia, maka ia bisa dimasukkan ke dalam tokoh nasionalis yang komunis.

Nasionalis komunis tidak menerima Pancasila dan tidak menerima kelima silanya sebagai dasar negara RI. Nasionalis komunis tetap mencita-citakan terwujudnya negara komunis di Indonesia melalui perang fisik antara kaum proletar/buruh Indonesia melawan kaum borjuis Indonesia (dialektika), mencita-citakan berdirinya soviet dengan sistem kediktatoran proletar, menuju terwujudnya masyarakat komunis di Indonesia.

Amat disayangkan penyematan gelar “pahlawan nasional” buat Tan Malaka oleh Presiden RI tidak ada yang memprotes, padahal nasionalisme Tan Malaka adalah nasionalisme berhaluan komunis, yang memporakporandakan persatuan nasional demi pertentangan kelas, demi dialektika, dan demi komunisme yang mereka junjung.